Sering kali kita mendengar sebuah perusahaan mengalami pailit. Berita tentang pemimpin daerah yang terjerat kasus penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan juga bukan sekali dua terjadi. Ada beberapa sebab yang membuat terjadinya hal tersebut. Pertama, karena dalam proses penggunaan dananya tidak tercatat dengan baik. Kedua, karena memang ada niat tidak baik yang ikut berkontribusi dalam pengelolaan yang sebenarnya sudah bagus.
Bila kejadiannya disebabkan oleh yang kedua, maka wajar pemimpin daerah terkena hukuman. Namun bila hal itu disebabkan penyebab pertama, maka sebenarnya yang diperlukan adalah langkah-langkah pembinaan dan peningkatan kapasitas atau kompetensi.
Manajemen keuangan yang profesional adalah tata kelola pencatatan uang masuk dan keluar yang tersusun rapi disertai bukti-bukti penggunaan dengan standar tertentu. Setiap perusahaan atau organisasi mungkin punya standar pencatatan yang berbeda dengan lainnya. Namun yang pasti, dunia bisnis tidak akan jauh dari yang namanya pencatatan.
Baca Juga : Definisi dan Tujuan Bisnis
Ada hal yang berbeda bila kita mengulas teknis pencatatan dan pelaporan keuangan antara perusahaan dengan instansi pemerintah. Bila perusahaan ada audit internal, maka instansi pemerintah mengacu pada standar audit pemerintah, dalam hal ini terdapat step-step pemeriksaan.
Agar tercatat dengan baik, maka petugas pencatat harus punya skill dan kompetensi di bidangnya. Masalahnya, tidak semua karyawan atau staf pemerintah punya keahlian tersebut. Keterampilan dan kompetensi yang rendah akan membuat lembaga menjadi kesulitan dalam melaporkan penggunaan dana, entah itu dana operasional, dana rutin, dana program atau tunjangan-tunjangan lainnya.
Itu sebabnya kenapa karyawan atau aparatur pemerintah mesti mendapatkan pembekalan serta pelatihan tingkat lanjut. Selain untuk meningkatkan kompetensi juga menghindari terjadinya kesalahan dalam melaporkan pemanfaatan dana yang dipunyai.
#1 Ikuti Aturan Main dan Pahami SOP (Standar Operasional)
Bila kejadiannya disebabkan oleh yang kedua, maka wajar pemimpin daerah terkena hukuman. Namun bila hal itu disebabkan penyebab pertama, maka sebenarnya yang diperlukan adalah langkah-langkah pembinaan dan peningkatan kapasitas atau kompetensi.
Manajemen keuangan yang profesional adalah tata kelola pencatatan uang masuk dan keluar yang tersusun rapi disertai bukti-bukti penggunaan dengan standar tertentu. Setiap perusahaan atau organisasi mungkin punya standar pencatatan yang berbeda dengan lainnya. Namun yang pasti, dunia bisnis tidak akan jauh dari yang namanya pencatatan.
Baca Juga : Definisi dan Tujuan Bisnis
Ada hal yang berbeda bila kita mengulas teknis pencatatan dan pelaporan keuangan antara perusahaan dengan instansi pemerintah. Bila perusahaan ada audit internal, maka instansi pemerintah mengacu pada standar audit pemerintah, dalam hal ini terdapat step-step pemeriksaan.
Agar tercatat dengan baik, maka petugas pencatat harus punya skill dan kompetensi di bidangnya. Masalahnya, tidak semua karyawan atau staf pemerintah punya keahlian tersebut. Keterampilan dan kompetensi yang rendah akan membuat lembaga menjadi kesulitan dalam melaporkan penggunaan dana, entah itu dana operasional, dana rutin, dana program atau tunjangan-tunjangan lainnya.
Itu sebabnya kenapa karyawan atau aparatur pemerintah mesti mendapatkan pembekalan serta pelatihan tingkat lanjut. Selain untuk meningkatkan kompetensi juga menghindari terjadinya kesalahan dalam melaporkan pemanfaatan dana yang dipunyai.
Bagaimana Agar Profesional Mengelola Keuangan
Buat sobat yang berprofesi sebagai pegawai negeri atau ASN khususnya di bidang keuangan perlu mengetahui bahwa mengelola keuangan selain membutuhkan keterampilan juga membutuhkan keseriusan dan konsentrasi.
Faktanya, sangat banyak karyawan atau staf pemerintah yang memegang dana kas kantor tapi terpakai untuk hal yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan dan tidak mencatatnya. Disinilah letak ketidakprofesionalan yang dimaksud, sehingga perusahaan menjadi merugi.
Lalu bagaimana caranya supaya menjadi orang yang profesional mengelola keuangan kantor dan bisa membuat laporan keuangan dengan benar ?
Langkah awal yang perlu diterapkan agar mampu melakukan pelaporan penggunaan keuangan adalah dengan mengikuti aturan main atau SOP (Standar Operasional dan Prosedur). Setiap bidang punya prosedur standar termasuk dalam hal akunting. Dengan mengikuti prosedur standar tersebut akan menghindarkan sobat dari kesalahan pencatatan ataupun tuduhan penyalahgunaan.
#2 Konsultasi Dengan Atasan
Seringkali terjadi fenomena saat kepala bagian meminta bagian keuangan mengeluarkan dana perjalanan untuk alasan membeli tiket pesawat namun ternyata bukti yang dikembalikan adalah tiket bus yang pastinya ongkosnya tidak sama. Agar terhindar dari hal-hal terburuk, sudah kewajiban sobat untuk melaporkan dan berkonsultasi dengan atasan langsung.
#3 Ikut Pelatihan Training Atau Bimtek Keuangan
Bila sobat merasa masih ragu dengan kapasitas dan kompetensi yang ada saat ini dalam hal pencatatan dan pelaporan keuangan meskipun di mata atasan sobat tergolong berkinerja baik, tidak salah bila sobat berdiskusi dengan atasan untuk diikutsertakan dalam pelatihan training.
Adakalanya sebuah perusahaan tidak punya program pelatihan untuk karyawan. Maka sobat sebaiknya mencari info seputar Bimtek.
Baca Juga : Tujuan dan Manfaat Pelatihan dan Pengembangan
Jadi Mumpuni Mengelola Dana Dengan Ikut Bimtek Keuangan
Salah satu metode agar orang bisa meningkat kemampuan dan keterampilan adalah mendapatkan pengembangan kapasitas.
Ada banyak jenis pengembangan kapasitas yang bisa diperoleh, tergantung latar belakang dan kebutuhannya. Semisal anda ingin menjadi barista sekaligus memiliki gerai kopi, anda bisa mengikuti Pelatihan Barista dan Usaha Warung Kopi.
Selain pelatihan, anda juga bisa ikut lokakarya, seminar, hingga Bimtek agar pemahaman dan kapasitas anda semakin berkembang.
Bila sobat memang berniat untuk mendapatkan pelatihan di luar instansi, maka jenis pelatihan yang tepat untuk sobat ikuti adalah Bimtek Keuangan. Dengan mengikuti Bimtek Keuangan, sobat bisa lebih meningkatkan kemampuan memanajemen dana bahkan berpotensi menjadi calon pemimpin di masa mendatang.
Ada banyak jenis pengembangan kapasitas yang bisa diperoleh, tergantung latar belakang dan kebutuhannya. Semisal anda ingin menjadi barista sekaligus memiliki gerai kopi, anda bisa mengikuti Pelatihan Barista dan Usaha Warung Kopi.
Selain pelatihan, anda juga bisa ikut lokakarya, seminar, hingga Bimtek agar pemahaman dan kapasitas anda semakin berkembang.
Bila sobat memang berniat untuk mendapatkan pelatihan di luar instansi, maka jenis pelatihan yang tepat untuk sobat ikuti adalah Bimtek Keuangan. Dengan mengikuti Bimtek Keuangan, sobat bisa lebih meningkatkan kemampuan memanajemen dana bahkan berpotensi menjadi calon pemimpin di masa mendatang.
Yang pasti, sobat harus rajin mencari info Bimtek Keuangan, karena tidak semua lembaga Bimtek adalah benar-benar penyelenggara Bimtek dan Diklat terbaik. Selain itu sobat juga mesti punya inisiatif mengakses info jadwal Bimtek keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga tersebut agar bisa mengatur waktu yang diperlukan.
Agar tidak njlimet, sobat bisa ikut Bimtek Keuangan di Pusdiklat Pemendagri. Kenapa Pusdiklat Pemendagri ? Karena lembaga Bimtek dan Diklat yang berdiri tahun 2018 ini adalah lembaga legal yang sudah berkali-kali menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan terbukti bisa mendorong peningkatan kualitasn SDM dalam penerapan sehari-hari.
Berikut ini adalah materi Bimtek Keuangan di Pusdiklat Pemendagri yang bisa dipilih :
- Diklat / Bimtek Sosialisasi dan Implementasi Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019
- Diklat / Bimtek Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
- Diklat / Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD
- Diklat / Bimtek Strategi Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual
- Diklat / Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah
- Diklat / Bimtek Penyusunan Neraca Awal Dan Akhir Pemerintah Daerah
- Diklat / Bimtek Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah
- Diklat / Bimtek Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa yang dilengkapi dengan pengadaan Barang dan Jasa di Desa dan audit Pemeriksaan BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
- Diklat / Bimtek Tata Cara Pegadaan Pinjaman Luar Negeri & Penerimaan Hibah (PP No.10 THN 2011)
- Diklat / Bimtek Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya
- Diklat / Bimtek Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah
- Diklat / Bimtek Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas
- Diklat / Bimtek Verifikasi Dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
- Diklat / Bimtek Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah & Strategi Mengahadapi Audit dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah
- Diklat / Bimtek Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
- Diklat / Bimtek tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Mekanisme Pengalokasian Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah
- Diklat / Bimtek Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
- Diklat / Bimtek Tata Cara Menghitung Biaya Iuran, Klaim Dan Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan PP No.70 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No 66 Tahun 2017
- Diklat / Bimtek Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual
- Diklat / Bimtek Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA),PPTK, PPK Dan Bendahara
- Diklat / Bimtek Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- Diklat / Bimtek Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Strategis Menghadapi Audit dalam Penyusunan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan
- Diklat / Bimtek Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
- Diklat / Bimtek Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah serta Kedudukan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)
- Diklat / Bimtek Mekanisme Pengelolaan Hibah (PMK Nomor 191/PMK.05/2011)
- Diklat / Bimtek Pedoman Penyusunan Dan Pengendalian Renja SKPD dan RKPD
- Diklat / Bimtek Pedoman Tekhnis Pemberian Dana Hibah Dan Bantuan Sosial
- Diklat / Bimtek Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
- Diklat / Bimtek Penerapan Program Aplikasi Simda Keuangan berbasis Akrual dilingkungan Pemerintah Daerah dan satuan kerja perangkat Daerah (SKPD)
- Bimtek Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah
- Diklat / Bimtek Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa;
- Bimtek Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa
- Bimtek Penerapan Transaksi Non Tunai Bagi Pemerintah Daerah
- Bimtek Teknik Analisa Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran RKPD, KUA, PPAS, Renja, RKA dan RAPBD Berbasis Kinerja
- Bimtek Diklat Teknik Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
- Bimtek Strategi Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
Nah, agar sobat lebih banyak mengetahui info Bimtek Keuangan sebaiknya sobat mengakses info Bimtek Pusdiklat Pemendagri langsung ke sekretariatnya di Jl. Cemara Ujung Blok 11 No 2 Lantai 1 Jakarta 14260. Atau langsung saja akses info pelatihan di situs Pusdiklat Pemendagri.
Baca juga : Info Bimtek Pusdiklat Pemendagri
Kesimpulan
Agar bisa lebih profesional mengelola dana lembaga dan terhindar dari kekeliruan pencatatan, ikut Bimtek dan tetap mengikuti aturan perusahaan serta selalu berkonsultasi dengan atasan adalah langkah paling tepat.